Beberapa waktu lagi ada acara sensus barang daerah, saya telah mengkopi goresan pena dari http://pekikdaerah.wordpress.com/regulasi/sensus-barang-daerah untuk sedikit mengetahui perihal Sensus Barang Daerah yang ada kaitannya dengan Inventaris Sekolah. Mari kita simak....
Beberapa informasi terkait dengan sensus barang kawasan adalah:
Apa dasar pelaksanaan sensus barang daerah?
Apa makna dilakukannya sensus barang daerah?
Siapa yang melaksanakan sensus barang daerah?
Kapan dilaksanakan sensus barang daerah?Barang apa yang disensus?
Bagaimana mekanisme sensus barang daerah?
A. Penjelasan Pasal 10 ayat (3)
Pasal 10
(1) Pengguna barang menghimpun ajakan rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh kuasa pengguna barang yang berada di bawah Iingkungannya.
(2) Pengguna barang memberikan ajakan rencana kebutuhan barang milik negara/daerah kepada pengelola barang.
(3) Pengelola barang bersama pengguna barang membahas ajakan tersebut dengan memperhatikan data barang pada pengguna barang dan/atau pengelola barang untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah (RKBMN/D).
Penjelasan Pasal 10 (3) :
Ayat (3)
- Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah tersebut dipakai sebagai pola dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- Termasuk data barang pada pengguna barang dan/atau pengelola barang ialah Laporan Pengguna Barang Semesteran, Laporan Pengguna Barang Tahunan, Laporan Pengelola Barang Semesteran, Laporan Pengelola Tahunan, dan sensus barang serta Laporan Barang Milik Negara/Daerah Semesteran dan Tahunan.
B. Penjelasan Pasal 69 ayat (1)
Pasal 69
(1) Pengguna barang melaksanakan inventarisasi barang milik negara/daerah sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), terhadap barang milik negara/daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, pengguna barang melakukan inventarisasi setiap tahun.
(3) Pengguna barang memberikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pengelola barang selambat-lambatnya tiga bulan sesudah selesainya inventarisasi.
Penjelasan Pasal 69 :
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang -kurangnya sekali dalam lima tahun ialah sensus barang.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan inventarisasi terhadap persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan antara lain ialah opname fisik.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Dan PP No. 6 tidak menjelaskan secara panjang lebar terkait dengan sensus barang daerah.
Selanjutnya Permendagri No. 17 Tahun 2007 pada pasal 27 menyatakan :
Pengelola dan pengguna melaksanakan sensus barang milik kawasan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah.
Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang milik daerah.
Pelaksanaan sensus barang milik kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
Sensus barang milik kawasan Provinsi/Kabupaten/Kota, dilaksanakan serentak seluruh Indonesia.
Pengguna memberikan hasil sensus kepada pengelola paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah selesainya sensus.
Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah.
Barang milik kawasan yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Tujuan sensus barang setiap 5 (lima) tahun sekali tidak disebutkan dengan tegas pada PP 6/2006 dan batang badan Permendagri 17/2007, justru disebutkan pada lampiran Permendagri No. 17 Tahun 2007, yaitu : untuk mendapat data barang dan pembuatan buku inventaris yang benar, sanggup dipertanggungjawabkan dan akurat (up to date).
Pertanyaan yang muncul dari tujuan diatas adalah, apakah selama ini buku inventaris yang disusun belum benar dan belum sanggup dipertanggungjawabkan serta belum akurat (up to date)?
Dan pada Kepmendagri yang sama menyatakan bahwa sensus barang kawasan dilaksanakan mulai awal April 1983 hingga September 1983. Dan selanjutnya sensus barang kawasan dilaksanakan pada tahun 1988, 1993, 1998, 2003 dan terakhir sensus barang kawasan dilaksanakan tahun 2008 dan nantinya akan dilaksanakan pada tahun 2013.
Selanjutnya, lampiran Permendagri No. 17 Tahun 2007 banyak menyebutkan sensus barang daerah, diantaranya pada penatausahaan dan yang penting ada pada pecahan pelaporan.
Penyusunan dan penyampaian Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan (sensus) yang berada dalam penguasaan Pengguna menjadi tanggungjawab Pengguna dan dilaporkan kepada kepada Pengelola barang.
Proses pelaporan penyusunan hasil sensus dimulai dari masing-masing buku inventraris pengguna yang secara serentak pada waktu tertentu di rekap ke dalam buku induk inventaris oleh Pembantu Pengelola dan disampaikan kepada pengelola.
Pelaksanaan sensus barang daerah
Barang yang akan disensus ialah seluruh barang milik Pemerintah yang sanggup dikelompokkan sebagai berikut :
Barang milik kawasan (Provinsi dan Kabupaten/Kota), termasuk barang yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/Yayasan Milik Daerah.
Barang milik/kekayaan Negara yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah.
Tahapan Sensus Barang Milik Daerah.
Pelaksanaan sensus barang milik daerah, dilaksanakan melalui : (1) tahap persiapan dan (2) tahap pelaksanaan acara sebagai berikut:
1. Tahap Persiapan.
Pembentukan Panitia Sensus Barang Daerah;
Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah;
Penataran Petugas Pelaksanaan Sensus Barang Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan pada masing-masing Daerah;
Menyediakan Kartu/Formulir/Buku Petunjuk Pelaksanaan serta peralatan yang diperlukan.
Menyiapkan biaya persiapan dan pelaksanaan Sensus Barang Daerah
2. Tahap Pelaksanaan.
Penyampaian formulir dan materi hingga unit kerja terendah;
Melaksanakan sensus barang kawasan yang masing-masing di SKPD/wilayah dengan mengisi KIB dan KIR;
Penyelesaian hasil sensus barang milik kawasan dengan memberikan buku inventaris oleh unit kerja terendah kepada atasan;
Pembuatan Daftar Rekapitulasi oleh unit/Satuan Kerja;
Mengawasi dan mengevaluasi hasil sensus barang dalam SKPD/wilayah masing-masing;
Membuat Buku Induk Inventaris Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
Melaporkan hasil sensus barang Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Departemen Dalam Negeri.
Gambar : Proses penyampaian dokumen hasil sensus barang
Sedangkan Barang milik/kekayaan Negara yang dipergunakan oleh Pemda disusun/dikompilasi dalam Bentuk Buku Inventaris tersendiri.
Daftar Rekapitulasi barang milik Provinsi, Kabupaten/Kota dan barang milik kekayaan Negara disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
Khusus untuk barang milik Pusat dalam hal ini Departemen Lain kalau sudah ada aturan / petunjuk dari Departemen yang bersangkutan, maka pengguna/kuasa pengguna tidak perlu mencatat/menginventaris barang tersebut menurut petunjuk ini, tetapi dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Departemen pemilik barang tersebut, dan dikirimkan/dilaporkan kepada Departemen bersangkutan, dan tembusannya harus disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Pengelola cq. Pembantu Pengelola.
Hal penting yang harus dipersiapkan dikala pelaksanaan sensus ialah pasca pelaksanaan sensus, bagaimana memperlakukan selesih/perbedaan hasil buku inventaris sesudah dan sebelum sensus? Selisih ini harus disikapi dengan bijak oleh pengelola, lantaran hampir sanggup dipastikan sebagian besar selisih ini ialah jumlah barang lebih sedikit dibandingkan jumlah dalam dokumen buku inventaris. Apalagi jikalau pemerintah kawasan sudah usang tidak melaksanakan peniadaan terhadap barang milik daerah.
Dalam hal ini, pemerintah kawasan khususnya pengelola aset sebaiknya mulai mempersiapkan pelaksanaan sensus barang kawasan pada tahun 2013, bukan hanya dari sisi penyediaan anggaran untuk pelaksaan sensus barang daerah, tetapi dari tertibnya manajemen pengelolaan barang daerah, khususnya barang milik daerah. Sehingga buku inventaris sebelum dan sesudah pelaksanaan sensus tidak akan berbeda banyak.
Referensi:
1. PP 6/2006
2. Permendagri 17/2007
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 020-336 perihal Pedoman Pelaksanaan Sensus Barang Daerah tanggal 12 April 1982.
(oleh : Riris Prasetyo/0811 184 172)
copy from http://pekikdaerah.wordpress.com/regulasi/sensus-barang-daerah/
--------------------------------------------------
Beberapa informasi terkait dengan sensus barang kawasan adalah:
Apa dasar pelaksanaan sensus barang daerah?
Apa makna dilakukannya sensus barang daerah?
Siapa yang melaksanakan sensus barang daerah?
Kapan dilaksanakan sensus barang daerah?Barang apa yang disensus?
Bagaimana mekanisme sensus barang daerah?
PP No. 6 Tahun 2006 hanya menyebut 2 (dua) kali nomenklatur “sensus”, yaitu pada:
A. Penjelasan Pasal 10 ayat (3)
Pasal 10
(1) Pengguna barang menghimpun ajakan rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh kuasa pengguna barang yang berada di bawah Iingkungannya.
(2) Pengguna barang memberikan ajakan rencana kebutuhan barang milik negara/daerah kepada pengelola barang.
(3) Pengelola barang bersama pengguna barang membahas ajakan tersebut dengan memperhatikan data barang pada pengguna barang dan/atau pengelola barang untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah (RKBMN/D).
Penjelasan Pasal 10 (3) :
Ayat (3)
- Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah tersebut dipakai sebagai pola dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- Termasuk data barang pada pengguna barang dan/atau pengelola barang ialah Laporan Pengguna Barang Semesteran, Laporan Pengguna Barang Tahunan, Laporan Pengelola Barang Semesteran, Laporan Pengelola Tahunan, dan sensus barang serta Laporan Barang Milik Negara/Daerah Semesteran dan Tahunan.
B. Penjelasan Pasal 69 ayat (1)
Pasal 69
(1) Pengguna barang melaksanakan inventarisasi barang milik negara/daerah sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), terhadap barang milik negara/daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, pengguna barang melakukan inventarisasi setiap tahun.
(3) Pengguna barang memberikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pengelola barang selambat-lambatnya tiga bulan sesudah selesainya inventarisasi.
Penjelasan Pasal 69 :
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang -kurangnya sekali dalam lima tahun ialah sensus barang.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan inventarisasi terhadap persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan antara lain ialah opname fisik.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Dan PP No. 6 tidak menjelaskan secara panjang lebar terkait dengan sensus barang daerah.
Selanjutnya Permendagri No. 17 Tahun 2007 pada pasal 27 menyatakan :
Pengelola dan pengguna melaksanakan sensus barang milik kawasan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah.
Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang milik daerah.
Pelaksanaan sensus barang milik kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
Sensus barang milik kawasan Provinsi/Kabupaten/Kota, dilaksanakan serentak seluruh Indonesia.
Pengguna memberikan hasil sensus kepada pengelola paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah selesainya sensus.
Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah.
Barang milik kawasan yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Tujuan sensus barang setiap 5 (lima) tahun sekali tidak disebutkan dengan tegas pada PP 6/2006 dan batang badan Permendagri 17/2007, justru disebutkan pada lampiran Permendagri No. 17 Tahun 2007, yaitu : untuk mendapat data barang dan pembuatan buku inventaris yang benar, sanggup dipertanggungjawabkan dan akurat (up to date).
Pertanyaan yang muncul dari tujuan diatas adalah, apakah selama ini buku inventaris yang disusun belum benar dan belum sanggup dipertanggungjawabkan serta belum akurat (up to date)?
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 020-336 perihal Pedoman Pelaksanaan Sensus Barang Daerah tanggal 12 April 1982 pada Lampiran I menyatakan : Tujuan sensus barang kawasan ialah untuk mendapat data barang negara dan kawasan yang dikuasai oleh kawasan yang dibukukan dan selanjutnya meningkatkan daya guna dan hasil guna serta menunjukkan jaminan pengamanan dan penghematan terhadap setiap penggunaan barang milik pemerintah.
Dan pada Kepmendagri yang sama menyatakan bahwa sensus barang kawasan dilaksanakan mulai awal April 1983 hingga September 1983. Dan selanjutnya sensus barang kawasan dilaksanakan pada tahun 1988, 1993, 1998, 2003 dan terakhir sensus barang kawasan dilaksanakan tahun 2008 dan nantinya akan dilaksanakan pada tahun 2013.
Selanjutnya, lampiran Permendagri No. 17 Tahun 2007 banyak menyebutkan sensus barang daerah, diantaranya pada penatausahaan dan yang penting ada pada pecahan pelaporan.
Penyusunan dan penyampaian Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan (sensus) yang berada dalam penguasaan Pengguna menjadi tanggungjawab Pengguna dan dilaporkan kepada kepada Pengelola barang.
Proses pelaporan penyusunan hasil sensus dimulai dari masing-masing buku inventraris pengguna yang secara serentak pada waktu tertentu di rekap ke dalam buku induk inventaris oleh Pembantu Pengelola dan disampaikan kepada pengelola.
Pelaksanaan sensus barang daerah
Barang yang akan disensus ialah seluruh barang milik Pemerintah yang sanggup dikelompokkan sebagai berikut :
Barang milik kawasan (Provinsi dan Kabupaten/Kota), termasuk barang yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/Yayasan Milik Daerah.
Barang milik/kekayaan Negara yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah.
Tahapan Sensus Barang Milik Daerah.
Pelaksanaan sensus barang milik daerah, dilaksanakan melalui : (1) tahap persiapan dan (2) tahap pelaksanaan acara sebagai berikut:
1. Tahap Persiapan.
Pembentukan Panitia Sensus Barang Daerah;
Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah;
Penataran Petugas Pelaksanaan Sensus Barang Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan pada masing-masing Daerah;
Menyediakan Kartu/Formulir/Buku Petunjuk Pelaksanaan serta peralatan yang diperlukan.
Menyiapkan biaya persiapan dan pelaksanaan Sensus Barang Daerah
2. Tahap Pelaksanaan.
Penyampaian formulir dan materi hingga unit kerja terendah;
Melaksanakan sensus barang kawasan yang masing-masing di SKPD/wilayah dengan mengisi KIB dan KIR;
Penyelesaian hasil sensus barang milik kawasan dengan memberikan buku inventaris oleh unit kerja terendah kepada atasan;
Pembuatan Daftar Rekapitulasi oleh unit/Satuan Kerja;
Mengawasi dan mengevaluasi hasil sensus barang dalam SKPD/wilayah masing-masing;
Membuat Buku Induk Inventaris Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
Melaporkan hasil sensus barang Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Departemen Dalam Negeri.
Gambar : Proses penyampaian dokumen hasil sensus barang
Sedangkan Barang milik/kekayaan Negara yang dipergunakan oleh Pemda disusun/dikompilasi dalam Bentuk Buku Inventaris tersendiri.
Daftar Rekapitulasi barang milik Provinsi, Kabupaten/Kota dan barang milik kekayaan Negara disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
Khusus untuk barang milik Pusat dalam hal ini Departemen Lain kalau sudah ada aturan / petunjuk dari Departemen yang bersangkutan, maka pengguna/kuasa pengguna tidak perlu mencatat/menginventaris barang tersebut menurut petunjuk ini, tetapi dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Departemen pemilik barang tersebut, dan dikirimkan/dilaporkan kepada Departemen bersangkutan, dan tembusannya harus disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Pengelola cq. Pembantu Pengelola.
Hal penting yang harus dipersiapkan dikala pelaksanaan sensus ialah pasca pelaksanaan sensus, bagaimana memperlakukan selesih/perbedaan hasil buku inventaris sesudah dan sebelum sensus? Selisih ini harus disikapi dengan bijak oleh pengelola, lantaran hampir sanggup dipastikan sebagian besar selisih ini ialah jumlah barang lebih sedikit dibandingkan jumlah dalam dokumen buku inventaris. Apalagi jikalau pemerintah kawasan sudah usang tidak melaksanakan peniadaan terhadap barang milik daerah.
Dalam hal ini, pemerintah kawasan khususnya pengelola aset sebaiknya mulai mempersiapkan pelaksanaan sensus barang kawasan pada tahun 2013, bukan hanya dari sisi penyediaan anggaran untuk pelaksaan sensus barang daerah, tetapi dari tertibnya manajemen pengelolaan barang daerah, khususnya barang milik daerah. Sehingga buku inventaris sebelum dan sesudah pelaksanaan sensus tidak akan berbeda banyak.
Referensi:
1. PP 6/2006
2. Permendagri 17/2007
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 020-336 perihal Pedoman Pelaksanaan Sensus Barang Daerah tanggal 12 April 1982.
(oleh : Riris Prasetyo/0811 184 172)
copy from http://pekikdaerah.wordpress.com/regulasi/sensus-barang-daerah/
--------------------------------------------------
DOWNLOAD
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 6 TAHUN 2006TENTANGPENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 17 TAHUN 2007TENTANGPEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Buat lebih berguna, kongsi:
